Adaberitanet
Memberi Informasi Bukan Sekedar Berita


FKMD Unjuk Rasa Tagih Janji Gubernur Sumsel Soal Fasilitas Sekolah Gratis

0 1610

PALEMBANG - Massa dari Forum Komunikasi Mahasiswa Daerah Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumsel. Aksi ini digelar untuk menagih janji-janji politik dan menyerukan rapot merah HDMY (Herman Deru/Gubernur Sumsel dan Mawardi Yahya/Wakil Gubernur Sumsel).

"Kami mahasiswa menagih janji politik pemerintah, menagih janji gubernur yang menjanjikan fasilitas sekolah gratis. Sampai saat ini saja, pembangunan infrastruktur masih selalu terhambat, penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan juga terlambat", terang Koordinator Aksi, Parlan Akbar, Senin (7/10/2019).

Tidak hanya itu, para mahasiswa juga meminta pemerintah mewujudkan sekolah gratis sesuai dengan janji awal dan tidak mengesampingkan BPJS.

Menanggapi aksi tersebut, Asron Amar Sekda Sumsel menyampaikan

Apresiasi Kepada mahasiswa yang mengaspirasikan suaranya dan akan memfasilitasi mahasiswa yang akan mengaspirasikan suaranya kepada pimpinan.

"Hukum yang berlaku harus sesuai, sebenarnya infrastruktur pembangunan jalan di Sumsel sudah berjalan, ditargetkan tanggal 20 ini pembangunan jalan akan diselesaikan karena merupakan prioritas. Setau saya sampai saat ini belum ada keputusan yg melemahkan program sekolah gratis, apabila ada itu merupakan oknum yang sedang bermain". Ucapnya

Pihak pemerintah juga menanggapi terkait BPJS, berdasarkan Perpres tahun 2008 kesehatan harus dijalankan sesuai dengan bpjs dan Sumsel merupakan provinsi tercepat yg menangani BPJS. Program yang baik dan akan diperjuangkan serta di akomodir oleh gubernur. Meningkatkan produk lokal di pasar-pasar tradisional dan memberikan bantuan dana juga visi misi gubenur bahkan memperkecil angka kemiskinan menjadi 1 digit, semua ini butuh proses yang sedang berjalan, 1 tahun pemerintahan herman deru sudah memberikan bantuan dana per kabupaten untuk mengurangi kemiskinan. 

mempertimbangkan pembangunan sarana membaca untuk masyarakat. Memperbaiki infrastruktur publik, mengajak menjaga infrastruktur publik. 

Pergub 74 tahun 2017 menyatakan bahwa tidak boleh kendaraan pengangkut batubara yang menggunakan jalan umum, apabila ada tinggal tangkap pihak terkait dan perkuat pengawasan.

Kebakaran hutan di Sumsel merupakan lahan gambut dan sulit untuk ditangani secara cepat, sudah dikategorikan bencana nasional dan harus di sikapi dengan tawaduq dan tawakal serta berdoa. gubernur sudah membentuk badan yang meneliti penyebab karhutla.

Sementara itu, aksi ini diakhir dengan Sekda Sumsel Asron Amar melakukan penandatanganan surat perjanjian yang dibuat oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Daerah Sumsel.

 

Redaksi Adaberitanet.com/put/fer
.

Situs web ini menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda Ya Saya Tau Nanti saja