Adaberitanet
Memberi Informasi Bukan Sekedar Berita


Terkait BLT, Emi Sumirta : Apa Yang Terjadi di Desa Semuntul Banyuasin itu Pidana

0 8694

AdaBerita l BANYUASIN –Pembagian BLT Kemensos, BLT Dana Desa (DD) dan BLT Bantuan Bupati (BB) sudah selesai direalisaikan dengan sukses tanpa kendala berarti. Namun dana yang diperuntukan bagi warga terdampak covid-19 secara ekonomi sulit memenuhi kebutuhan hidup, masih meninggal cerita tak sedap.

Di akun IG Banyuasinviral ramai diperbincangkan warganet.

Screenshot IG Banyuasinviral

Akun tersebut mengunggah foto screenshot pemberitaan matapublik.co. berjudul “Ssst…!! Bantuan BLT Desa Semuntul, Warga Setor Uang untuk Kades”

Sontak saja status IG Banyuasinviral mendapat beragam komentar, banyak yang menyangkan kejadian tersebut.

Screenshot ID Banyuasinviral

Menanggapi hal tersebut Kepala Inspektorat Banyuasin Sakirin ketika di bincangi media ini belum melakukan langkah penindakan karena tim baru saja turun ke Desa.

Kepala Inspektorat Banyuasin Sakirin/screenshot dp WhatsApp

“Wass. Kami belum dapat menyimpulkan sebab tim kami baru turun kemarin,” jelasnya, Kamis (4/6/2020) melalu pesan WhatsApp.

Berkaitan hal itu Emi Sumirta Anggota DPRD Banyuasin, menilai ini sudah jelas pidana.

“Jelas ini pidana ditambah intruk si Presiden sangat tegas,” paparnya Emi

Emi yang juga Ketua Pencak Silat Nahdatul Ulama Pagar Nusa Sumsel ini memambahkan. Pemerintah harus tegas jika menemukan dugaan adanya penyimpangan dalam realisasi dana bencana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Paparnya

Sedangkan Pasal 2 Ayat 1 menyatakan:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),”

UU ini menjelaskan bahwa keadaan tertentu dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku Tipikor apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Timpalnya pula.

Lebih lanjut, Pasal 4 aturan itu menjelaskan: “Dalam hal pelaku Tipikor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”.

Lanjutnya pula, Masih belum jelasnya langkah pemerintah menindak oknum yang terkesan berusaha mengambil keuntungan ditengah keprihatinan semua elemen lapisan masyarakat secara luas akan dampak virus corona/covid19 bagi masyarakat . Kenapa kok bisa – bisanya masih ada pihak yang tegah mencari keuntungan secara pribadi.

 

“Mari bersama kita bersatu saling bahu membahu memerangi covid-19 sampai hanggus dari bumi pertiwi tanah air yang kita cintai ini,” sangat terkutuk jika kita mencari keuntungan ditengah negara dalam keadaan penuh kekhawatiran penyeban virus corona yang korbannya terus bertambah setiap harinya. Tutup Emi lantang. Sabtu 6 juni 2020 telepon seluler  (Ir)

adaberitanet.com

.

Situs web ini menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda Ya Saya Tau Nanti saja