Optimalisasi Tugas Fungsi dan Kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari dan Pemda MOU

img

Optimalisasi Tugas Fungsi dan Kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari dan Pemda MOU

Banyuasin, ABN - Berlangsung Kegiatan Penandatanganan Nota Kepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan Pemerintah Kejaksaan Negeri Banyuasin Tentang Optimalisasi Tugas Fungsi dan Kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Serta Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembagunan Daerah ( TP4D ) dipimpin La. Kamis, SH., MH ( Ketua Kejari Banyuasin ). Rabu tanggal, 30 Januari 2019 Pukul, 10.20 Wib s.d 11.35 Wib bertempat di Auditorium Pemkab Banyuasin Komplek Perkantoran Jalan Lingkar Sekojo Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.

Adapun yang hadir dalam kegiatan sbb : H. Askolani Jasi, SH., MH ( Bupati Banyuasin ), Drs. Ir. H. Firmansyah, M.sc ( Sekertaris Daerah Banyuasin ), AKBP Yudhi Surya Markus Pinem, SIk ( Kapolres Banyuasin ), Kapten Ifn Panca ( Pasilog Mewakili Kodim 0430/Banyuasin ) diikuti oleh Para Staf Sus, Staf Ahli Bupati Ka. OPD, Camat Lurah dan Kades Se-Kab. Banyuasin -+ 150 Orang

Dalam sambutannya Bupati Banyuasin H. Askolani Jasi, SH., MH menuturkan Pembentukan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan tindak lanjut dari UUD 1945, Nawa Cita Presiden Tahun 2014-2019, Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Dalam Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, Intruksi Presiden No 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Surat keputusan Jaksa Agung No KEP.IR2/I/JA/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan.

"Hadirin yang berbahagia, Kerjasama ini menunjukkan bahwa hubungan Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan terjalin dengan baik dalam menjalankan roda Pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat". Jelasnya.

Kita menganggap Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut sebagai komitmen bersama dan untuk menjaga jalannya Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar dan tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari Saya mengharapkan kepada semua kepala OPD untuk menindaklanjuti MOU yang di tandatangani hari ini. 

"Tentunya dengan harapan kedepan pembangunan di Kabupaten Banyuasin bisa maksimal dalam upaya mencegah tindakan pemyimpangan dan korupsi, melalui pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dan bersama-sama melakukan monitoring, evaluasi serta pencegahan ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup". Paparnya.

Dengan apa yang kita lakukan secara bersama ini, kami percaya bahwa di masa mendatang pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik serta hasil yang lebih optimal dan menjadi bagian integritas terlaksananya tugas dan fungsi yang sedang dan yang akan terus dihadapi secara baik, efektif, efisien dan terbebas dari penyimpangan.

"Disamping itu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Kejaksaan lebih menekankan pada upaya pencegahan dalam melaksanakan tanggung jawab untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyimpangan Pengguna Saran dan Prasarana Termasuk Keuangan Negara".

Acara dilanjutkan Penandatanganan MOU Penyerahan Legal Openian ( Lo ) Pajak Reklame Kab. Banyuasin dari Kejari Banyuasin Kepada Bupati Banyuasin Selaku Jaksa Pengecara Negara Kepada Bupati Banyuasin dan Penyerahan Pelakat dari H. Askolani Jasi, SH., MH ( Bupati Banyuasin ) Kepada La. Kamis, SH., MH ( Kepala Kejari Banyuasin ).

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin La. Kamis SH., MH menjelaskan, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dibentuk sebagai implementasi Perppu No 1 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Tujuan dibentuknya TP4 ini sendiri lanjut Lakamis, Menghilangkan keragu-raguan aparatur negara dalam mengambil keputusan.

"Terwujudnya perbaikan birokrasi untuk mempercepat pembangunan proyek strategis nasional".

Terserapnya anggaran secara optimal, Menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, Penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan, 

"Mengenai mekanisme Kerja TP4 TP4 mengawal dan mengamankan proyek pembangunan yang masuk dalam kategori strategis nasional dan berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat".

Tidak semua permohonan pengawalan dan pengamanan yang diajukan akan diterima. TP4 akan menolak permohonan yang diidentifikasi memiliki *Conflict Of Interest*.

Untuk Proyek/kegiatan yang dikawal Kajari Banyuasin Tahun 2018 sbb :

- Dinas Perkimtan Banyuasin.

- Dinas PUTR Banyuasin.

- Dinkes Banyuasin.

- Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sembawa. (Tutupnya)

(Yan).

leave a comment