Konflik Masyarakat Setelah Perluasan Taman Nasional Gunung Gede - Pangrango

img

Konflik Masyarakat Setelah Perluasan Taman Nasional Gunung Gede - Pangrango

Bandung, ABN - Perluasan wilayah Taman Nasional Gunung Gede – Pangrango (TNGGP) digulirkan  pada  tanggal 10 juni  2003 di  masa pemerintahan Presiden Megawati, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 174/Ktps-II/2003  tentang Penunjukkan dan Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi terbatas seluas kuarng lebih 22.831,027 hektar di Provinsi Jawa Barat ditetapkan menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Gede – Pangranggo (TNGGP).

Kawasan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas Perum Perhutani adalah bagian dari perluasan kawasan TNGGP ditingkatan statusnya berubah fungsi menjadi daerah kawasan konservasi untuk perbaikan kondisi ekosistem untuk meningkatkan fungsi melalui restorasi dengan penanaman tanaman endemik guna memenuhi fungsinya sebagai Taman Nasional untuk penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati serta memberi manfaat jasa lingkungan dan budidaya melalui sosial ekonomi masyarakat dan wisata alam. 
Lima belas tahun sudah peraturan perluasan wilayah hutan konservasi tersebut berjalan di TNGGP, penuh diwarnai dinamika antara TNGGP dengan masyarakat sekitar kawasan TNGGP yang mengelilingi tiga kabupaten di provinsi Jawa barat yakni Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Secara  sosial ekonomi masyarakat diketiga kabupaten tersebut memanfaatkan kawasan TNGGP sebagai sumber pendapatan hidup untuk mencari nafkah sehari – hari dari sektor agrowisata dengan cara berdagang berbagai macam cenderamata, penyewaan alat pendakian, sewa penginapan, pengelolaan lahan parkiran dan jasa angkut barang atau porter kepada para wisatawan yang ingin mendaki Gunung Gede – Pangrango. 
Sebagaimana telah  kita ketahui bahwa Gunung Gede – Pangrango tempat favorit bagi para penggiat alam di Indonesia, menjadi sasaran utama wisawan lokal maupun Mancanegara, karena memiliki kesejukan alam dan keindahan panorama, sehingga kawasan TNGGP tidak pernah sepi dipadati oleh pengunjung untuk menghirup udara sejuk, terutama dari daerah Jakarta,Bogor,Bekasi dan Tanggerang (JABOTABEK), karena akses paling dekat dan  paling mudah dijangkau oleh kendaraan umum. 
Namun, setelah diberlakukannya Peraturan perluasan Taman Nasional tersebut, berdampak buruk juga terhadap masyarakat sekitar TNGGP, melahirkan permasalahan – permasalahan baru antara pihak TNGGP dan masyarakat sekitar kawasan TNGGP, bahkan terjadi konflik antara TNGGP dengan masyarakat yang disebabkan peralihan pengelolaan kawasan hutan dari Perhutani kepada TNGGP yang selama ini jarang ketahui oleh publik, konflik mengenai sengketa lahan tanah garapan petani dengan TNGGP setelah berubah  fungsi dan beralihnya pengelolaan kawasan hutan dari Perhutani ke TNGGP. 


Benih – benih konflik mulai tumbuh dari awal diberlakukannya Peraturan Perluasan Taman Nasional tersebut hampir terjadi disetiap desa – desa yang berdekatan dengan kawasan Taman Nasional misalnya Petani Gunung putri Desa Sukatani  Cianjur, Petani Kampung Ciwaluh Desa Wates jaya  Bogor dan   Petani Batukarut Sukabumi, kasus – kasus tersebut luput dari pemberitaan media lokal maupun nasional, selama ini sebagian besar media lebih mengangkat Pak Didin seorang warga yang terkena hukuman penjara 10 tahun  gara – gara mengambil cacing di kawasan TNGGP pada tahun 2017 lalu.


Begitulah konflik – konflik yang terjadi antara masyarakat dengan TNGGP dampak dari  peralihan pengelolaan hutan dari Perhutani ke TNGGP  diberlakukan Peraturan perluasan Taman Nasional di sekitar kawasan Gunung Gede – Pangrango, semula petani bebas menggarap lahan setelah TNGGP mengelola hutan dan berubah pula fungsi hutan dari hutan produksi menjadi hutan konservasi sebagaimana fungsi hutan konservasi tidak boleh dimasuki tanpa izin, apalagi dibuka untuk lahan garapan pertanian. 
Kasus – kasus antara petani penggarap dan TNGGP di desa – desa ketiga kabupaten  yang mengelilingi  kawasan Gunung Gede – Pangrango tersebut, menjadi polemik baru konflik agraria yang sebelumnya hampir tidak ada kejadian seperti ini pada waktu hutan masih dikelola oleh Perhutani, sudah seharusnya dihentikan dan dicari solusi penyelesaiannya jangan sampai berlarut – larut dan kian memanas antara petani penggarap dengan pihak TNGGP sebagai pihak pengelola. 


Disinyalir terangkatnya   kasus Pak Didin kepermukaan seperti adanya skenario untuk menutup konflik – konflik sengketa lahan antara petani penggarap dan pihak TNGGP sebagai pihak pengelola hutan, entah siapa sutradara dibelakang kejadian tersebut, dengan diangkatnya kasus tindak pidana hukuman 10 tahun  yang dijatuhkan terhadap Pak Didin karena dianggap melanggar aturan Taman Nasional dengan tuduhan    tuduhan perusakan lingkungan, pembalakan, serta perburuan dan perambahan. 
Tindakan Pak Didin mengambil cacing dikawasan taman Nasional  dianggap melanggar Pasal 78 ayat 5 dan atau ayat 12 Jo Pasal 50 ayat 3 huruf e dan atau huruf m Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan hukuman 10 tahun penjara. 


Apabila ditelisik lebih jauh konflik petani penggarap dengan TNGGP lebih besar dampaknya bagi kehidupan masyarakat dan menyangkut hajat hidup orang banyak yang seharusnya menjadi tanggung jawab TNGGP melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan mensejahterakan masyarakat  di sekitar kawasan hutan Taman Nasional. 


Kewajiban TNGGP memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik  Indonesia Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat diSekitar Kawasan Suaka Alam  dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa  pihak pengelola kawasan hutan konservasi memiliki kewajiban melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang tinggal sekitar kawasan Taman Nasional sebagai usaha mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. 

Wendy Hartono 
Ketua KPW STN – Jawa Barat 
      

leave a comment