PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA BARAT

img

PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA BARAT

Bandung, ABN - Program Perhutanan Sosial yang menjadi agenda kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupa pemberian legalitas hak kelola hutan dan pemanfaatan lahan – lahan untuk dijadikan areal pertanian, peternakan dan perikanan   sekitar kawasan hutan wilayah kerja Perhutani kepada masyarakat di desa – desa pinggiran hutan dengan menerbitkan  Surat Keputusan (SK)  dalam bentuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)  dan skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK). 

SK IPHPS dan SK KULIN KK ini, merupakan jaminan  kepastian hukum  payung hukum dan legalitas dari pemerintah kepada kelompok – kelompok  masyarakat untuk menggunakan tanah diwilayah kerja Perhutani atau tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak digunakan keperluan yang produktif dengan hak kelola dan pengembangan kawasan hutan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang kembali 35 tahun berikut melaui proses pengajuan usulan yang telaha dilengkapi data – data persyaratan Pengajuan Perhutan Sosial  langsung diajukan  ke Kementerian KLHK masing – masing kepala keluarga dapat menggarap tanah seluas 2 hektar.

Dalam upaya melakukan kegiatan Percepatan Program Perhutanan Sosial di kawasan hutan Perhutani di provinsi  Jawa Barat, Kementerian KLHK  melibatkan sejumlah pihak sebagai pendamping dari Organisasi – Organisasi kerakyatan dan Organisasi Bukan Pemerintah (NGO)   yang bergerak dibidang Agraria dan Lingkungan Hidup  tergabung dalam Kelompok Kerja   Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)  untuk memfasilitasi kelompok masyarakat yang telah melakukan aktivitas di wilayah hutan Jawa Barat berupa akses pengelolaan hutan Perhutani yang didasari oleh peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 terkait perhutanan sosial di kawasan hutan perhutani.

Peraturan Menteri ini, dikeluarkan oleh Kementerian KLHK, karena pemerintah mengevaluasi Perhutani belum mampu menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah hutan tersebut. Akses ini diberikan karena ada temuan kelompok masyarakat yang dibina Perhutani mendapat ketidakadilan dalam konteks pembagian hasil dan hukum. Selain itu, kerusakan hutan yang disebut seluruhnya ulah masyarakat tidak demikian. Namun, dengan hadirnya akses langsung dari kementerian membuat petani harus merawat hutan kembali dengan bertani di wilayah tersebut sesuai aturan. 

Berdasarkan data dari KLHK realisasi Program Perhutanan Sosial di Jawa Barat sudah mencapai 12.534 hektar dari total 180 ribu hektar yang ditargetkan pemerintah pusat, 7167 hektarnya sudah digunakan masyarakat dan sisanya 5367 hektar sudah disiapkan pemerintah sebagaimana pernah dipaparkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya pada acara Dialog Indonesia Maju di kawasan hutan kota rest area Urug Kawalu tanggal 13 Oktober 2018 lalu yang juga dihadiri  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman serta para penyuluh kehutanan dan pertanian di wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya,Program Perhutanan Sosial merupakan agenda kerja dari Pemerintahan Jokowi – JK untuk memberikan hak – hak kepada rakyat atas pengelolaan tanah dan pemanfaatan hasil hutan  di seluruh Indonesia yang harus terus dijalankan pemerintah dan direalisasikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta menghapuskan angka kemiskinan yang selama ini Pemerintah hanya melibatkan Perusahaan – Perusahaan milik konglomerat tanpa adanya peran serta masyarakat yang harus disukseskan oleh pemegang jabatan kepala daerah setingkat Gubernur maupun Walikota dan Bupati sebagai bawahan dari Pemerintahan Pusat Nasional Republik Indonesia.

Kementerian KLHK memiliki target percepatan dengan istilah jemput bola  untuk merealisasikan Program Perhutanan Sosial di Pulau Jawa pada  tahun 2019 ini,dapat terealisasikan di kawasan hutan Pulau Jawa bisa  mencapai luasan 4,3 juta hektar, 200 ribu hektar di Jatim, 180 ribu di Jabar, 90 ribu di Jateng dan 30 ribu di Banten sebagaimana pada tanggal 14 Januari 2019 kemarin dalam rangka mengejar percepatan Program Perhutanan Sosial  tersebut di Jawa Barat,  Perhutani bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) melakukan coaching clinic beserta 45 perwakilan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang sedang berproses memperoleh Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) bertempat Kantor Perhutani Divisi Regional Jawa Barat & Banten Bandung.

Coaching clinic yang dihadiri oleh sekitar 150 orang peserta berupa kegiatan klarifikasi dan penyesuaian data usulan IPHPS dan Kulin KK yang sedang berproses dan verifikasi administrasi serta rencana tindak lanjut yang dibuka oleh Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Erna Rosdiana. Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten melalui Kepala Departemen PPSDH Perhutani Henry Purnomo menyatakan bahwa kegiatan coaching clinic dilaksanakan untuk mengklarifikasi data lebih detail dan melakukan verifikasi terhadap adanya persoalan perbedaan data antara Kementerian LHK, Perhutani dan Pokja PPS, dengan mempertemukan langsung para pihak.Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Erna Rosdiana dalam sambutannya mengatakan bahwa kedepan diharapkan program perhutanan sosial dapat dilaksanakan lebih kondusif dan kompak dengan adanya sinergitas antar semua stakeholder, yaitu Pemerintah Provinsi cq Dinas Kehutanan, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerhati lingkungan, dan lain-lain yang mendukung percepatan Perhutanan Sosial.

Program Perhutanan Sosial adalah langkah – langkah Pemerintah Jokowi – JK melaksanakan Agenda Reforma Agraria dalam bentuk kerjasama atau Kemitraan antara kelompok – kelompok masyarakat kawasan hutan dengan Kementerian KLHK implementasi dari Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dan Pasal 33 UUD 1945 sebagai payung hukum perlindungan terhadap masyarakat dengan didampingi oleh Pokja PPS dengan kebijakan bagi hasil masyarakat keuntungan lebih tinggi dibandingkan Perhutani sebesar 75% sampai 90 % sedangkan Perhutani hanya boleh menerima keuntungan sebesar 25% saja, dan harus terus didampingi kelompok masyarakat pengusul dalam proses produksi dan distribusi pemasaran sesuai angan dan harapan masyarakat petani mampu mandiri dan berdaulat dalam pengembangan tanaman pertanian dan memanfaatkan hasil hutan tanpa merusak  kawasan hutan untuk menjaga keseimbangan alam sebagai pola hidup berkesinambungan menjadi bekal masa depan generasi mendatang. 

Wendy Hartono
Ketua KPW – STN Jawa Barat (ril)

leave a comment