REFORMA AGRARIA DI PAPUA

img

REFORMA AGRARIA DI PAPUA

Bandung, ABN - Agenda Reforma Agraria  yang dijalankan oleh Pemeritah Jokowi – JK dengan kebijakan – kebijakannya menunggunakan istilah bahasa Perhutanan Sosial (PS) dan Tanah Objek Reforma Agraria belumlah bisa dikatakan berjalan secara maksimal  dan tepat sasaran pemerintah  mendistribusikan  hak penggunaan dan pengelolaan tanah dalam menyelesaikan konflik – konflik sengketa lahan tanah keseluruh kepulauan Indonesia sebagaimana dirasakan rakyat Papua. 

Pemerintah memiliki persepsi bahwa sebagian besar daerah Papua merupakan masih wilayah hutan yang mencapai 90% jarang dihuni oleh manusia secara otomatis negara punya wewenang untuk mengelola dan mengatur fungsi lahan – lahan tanah tersebut dengan mengacu pada Undang – Undang Pokok Agraria tentang kepemilikan dan penggunaannya diperuntukkan untuk bidang usaha apapun yang produktif.
Berbeda dengan pandangan orang – orang asli Papua mengenai soal kepemilikan tanah, orang – orang asli Papua berpendapat bahwa tidak sejengkal tanahpun boleh dikuasai atas perorangan atau individu – individu tertentu melainkan miliki Suku dan Marga, bagi orang asli Papua adalah ‘Mama’ atau Ibu yang melahirkan kita. Penghargaan semua manusia terhadap Ibu, sama dengan penghargaan yang diberikan oleh orang Papua terhadap tanah yang dianugerahi Tuhan sebagai tempat untuk hidup selama berabad – abad.  Atas dasar bahwa tanah adalah ‘mama’, bagi orang Papua yang mempertahankan tanahnya mati-matian, bisa dipahami bahwa dia sedang mempertahankan tali hubungannya dengan sang ibunda. 

pabila kita mengacu pada  Pasal 5 Undang – Undang Pokok Agraria 1960 pernyataan tersebut bisa dibenarkan dengan melihat hukum adat pengelolaan masyarakat setempat; Hukum agraria yang berlaku atas bumi,air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara,yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan – peraturan yang tercantum dalam Undang – Undang ini dan dengan peraturan perundang – undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur – unsur yang bersandar pada hukum agama. 
Konsep kepemilikan tanah diPapua berdasarkan hukum adat tidaklah bertentangan dengan Undang – Undang Pokok Agraria tahun 1960 dan tidak tidak bertentangan dengan Undang – Undang negara lainnya dalam pengaturan dan pengelolaan lahan tanah sebagaimana Pemerintah saat ini sedang gencar – gencarnya melaksanakan agenda Reforma Agraria  sebagai tonggak kebijakan paling penting dijalankan untuk mengatasi 
begitu juga tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Repbulik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/KUM.1/10/2016  Tentang Perhutanan Sosial, sebuah aturan hukum yang menjamin kelompok – kelompok masyarakat disekitar pinggiran  hutan menggunakan tanah dan mengelola hutan selama 35 tahun dan bisa diajukan kembali  35 tahun berikutnya melalui proses pengajuan usulan dengan melengkapi syarat  - syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian KLHK. 
Selanjutnya, pada tanggal 27 september 2018 lalu, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 86 /2018 tentang Reforma Agraria untuk memuat ulang struktur agraria yang memastikan petani penggarap ,nelayan dan kelompok masyarakat prasejahtera dapat mengakses tanah negara,perlindungan terhadap hak tanah dan menerima manfaat penyelesaian konflik agraria sebagai upaya mengatasi ketimpangan dan ketidak adilan agraria di Indonesia. 
Dengan landasan itu, perpres ini menggunakan tiga strategi dalam pelaksanaan reforma agraria, yaitu, sertifikasi hak milik, redistribusi tanah negara dan mekanisme penyelesaian konflik agrarian, namun Prepres Reforma Agraria ini belum tegas menempatkan posisi masyarakat adat beserta hak – haknya dalam kerangka Reforma Agraria, tidak menyebutkan masyarakat adat sebagai salah satu subjek Reforma Agraria. 
Berdasarkan peta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, alokasi hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA di Papua  mencapai 1,24 juta hektare atau sekitar 25 persen dari total luas TORA yang mencapai 4,8 juta hectare yang merupakan adalah wilayah tanah – tanah adat atau sudah dimiliki secara adat oleh masyarakat asli Papua, kebijakan Reforma Agraria Pemerintah melalui Program TORA di Papua dengan mengabaikan aturan hukum adat yang berlaku dimasyarakat Papua dikhawatirkan berpotensi besar melahirkan konflik baru, menyimpang jauh dari tujuan pemerintah dalam kerangka melaksanakan Refroma Agraria.
Perlu juga kita perhatikan praktek Reforma Agraria tidak bisa sekedar dipahami mendistribusikan tanah sebatas membagi – bagikan sertifikat tanah tanpa ada batas luas kepemilikan atas perseorangan, hanya akan memperjelas bukti  status kepemilikan tanah yang pada akhirnya bisa diperjual – belikan, menciptakan kelas – kelas sosial baru  antara kelas tuan tanah dan kelas petani penggarap, sehingga target capaian  pemerintah  mengatasi ketimpangan sosial dan ketidakadilan agraria  tidak terwujud dengan baik untuk mensejahterakan kehidupan rakyat diseluruh Indonesia. 
Wendy Hartono / Ketua KPW – STN Jawa Barat. (ril/Yono)

leave a comment