MY : Musi Banyuasin Minyak Ada tapi Kemiskinannya Paling Tinggi

img

MY : Musi Banyuasin Minyak Ada tapi Kemiskinannya Paling Tinggi

PALEMBANG, ABN- Pembukaan pembinaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dalam di gelar Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, serta pembinaan di ng pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Di beberapa provinsi yang mewakili seperti Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu dan Lampung. Ada beberapa daerah yang berpotensi untuk pembangunan infrastruktur dari lima provinsi yang ada di daerah Sumatera. Acara diadakan di Hotel Aston Palembang dan dihadiri oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Wakil Gubernur Marwadi Yahya, Walikota Palembang Harnojoyo, Walikota Riau, Walikota Jambi, Walikota Bengkulu, Walikota Lampung, Bupati dari lima provinsi, beberapa direktur pekerjaan umum, dan peserta dari berbagai daerah yang ada di Kota Sumatera Selatan, Jumat (12/04/2019).

Menurut ketua panitia Arvi Argyantoro selaku Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diberikan amanat untuk menjalankan infrastruktur pembangunan di Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan akan mengintegrasikan kebutuhan pembangunan infrastruktur melalui kapasitas fiskal daerah kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis wisata,  dan kawasan strategis Nasional.

Pembangunan infrastruktur ini membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Sementara biaya APBN dan APBD saat ini belum mampu memfasilitasi seluruh pembangunan, baik itu pusat maupun daerah. Untuk itu pemerintah mendorong pihak swasta untuk dapat lebih berpeluang dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur. Salah satunya adalah melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau yang disingkat dengan KPBU.

Kegiatan pembinaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ini dilaksanakan sebagai langkah awal sosialisasi pengadaan kelembagaan dan penyiapan pelaksanaan proyek PKBU kepada pemangku kepentingan pekerjaan umum dan infrastruktur pekerjaan umum serta perumahan di daerah. Dengan harapan mengoptimalkan antara kombinasi menteri pekerjaan umum dan perumahan dengan pemangku kepentingan didaerahnya.

Selain itu kegiatan ini juga dapat menjadi forum diskusi tindak lanjut dari rekonstruksi pembiayaan pembinaan pembangunan di tahun 2018 dan ada beberapa orang dari kementerian pekerjaan umum yang akan membimbing langsung forum diskusi ini untuk peserta yang hadir dari lima provinsi berjumlah 170 orang dari Provinsi Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Lampung,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Marwadi Yahya mengucapkan selamat datang kepada Dirjen Pekerjaan Umum dan Perumahan di Sumatera Selatan. Terima kasih dengan diadakannya acara ini. Kepada Dirjen Pekerjaan Umum dan Perumahan yang telah menjadikan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah dari lima provinsi dalam penyelenggaraan pembinaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Mudah-mudahan seluruh jajaran dari pada stakeholder untuk mendapatkan peluang dalam membangun Sumatera Selatan ini. Sedangkan untuk kesejahteraan di Sumatera Selatan ini pendapatannya sangat luar biasa tapi kenyataannya tidak demikian. ‘’Sebab 34 provinsi, Sumatera Selatan tertinggi di tingkat 11 atau di urutan ke 11 di provinsi. Mungkin kami tidak menutup kemungkinan kemiskinan di Sumatera Selatan ini, tapi dari kacamata pusat luar biasa Sumatera Selatan ini. Dari sumber daya alam Sumatera Selatan ini semuanya ada. Di antaranya di tiga kabupaten,’’ papar Wagub.

Menurut data BPS yang kaya  dengan sumber daya alam di antaranya Muratara. Sebab ada tambang emas ada, batu bara, dan minyak. Kedua Lahat karena ada tambang batu bara tapi kemiskinannya tingkat nomor dua dari 17 kabupaten. ‘’Dan ketiga Musi Banyuasin minyak ada tapi kemiskinannya paling tinggi. Jadi kami khawatir ke depannya dan itu merupakan tugas kita,” tegas Marwadi.

Sedangkan menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Deheri Purwanto, dulu mereka dinamakan Dirjen Kementerian Perumahan Rakyat dan sekarang menjadi Dirjen Pembiayaan Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

‘’Jadi kami merupakan simpul PKBU dan mendorong proyek potensial PKBU. Proyek potensial PKBU 2020-2024 yang akan datang salah satunya merupakan jalan dan jembatan 93 proyek, sumber daya air 7 proyek, perumahan 10 proyek, dan pemungkiman 10 proyek. Sedangkan jenis proyek yang menggunakan skema PKBU pertama jalan dan jembatan. Di antaranya jalan tol, jalan nasional dan jembatan. Kedua sumber daya air. Di antaranya waduk/bendungan, saluran pembawa air baku, dan jaringan irigasi. Ketiga infrastruktur pemukiman di antaranya infrastruktur air minum, sistem pengelolaan air limbah domestik dan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan. Keempat perumahan di antaranya rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah negara yang pemanfaatannya dengan cara sewa. Untuk tantangan dan kesempatan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan di tahun 2020-2024, total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur adalah sebesar 2.058 triliun. Anggaran pemerintah (APBN) hanya mampu memenuhi 30 % dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur. Non APBN 1,435 triliun dan APBN 623 triliun. Di antaranya sumber daya air 577 triliun, jalan dan jembatan 573 triliun, infrastruktur pemungkiman 128 triliun, dan perumahan 780 triliun di tahun 2020-2024 nanti,” tutupnya.

Sedangkan Walikota Harnojoyo berharap semoga program ini dapat bermanfaat bagi daerah-daerah yang membutuhkan infrastruktur PKBU.

‘’Kerja sama pemerintah dan badan usaha ini merupakan informasi bagi daerah terkait dengan percepatan pembangunan dalam proses melalui PKBU. Dengan adanya ini ke depannya kita bisa bekerja sama dengan PKBU untuk pembangunan di kota dan daerah yang membutuhkan pembangunan di daerah-daerah,” tandasnya.

 

Laporan          :  Iwan

Redaksi Adaberitanet.com

leave a comment