FPB : Truk Angkut Batu Bara Melintas di Jalan Umum Tanpa Izin Bisa di Pidana

img

FPB : Truk Angkut Batu Bara Melintas di Jalan Umum Tanpa Izin Bisa di Pidana

foto : Fb Warga menjelaskan kondisi jalan poros Kecamatan Muara Telang ketika hujan dan masyarakat baru bisa keluar ke Ibu kota/palembang ketika jalan kering, sangat miris

 

BANYUASIN (Sumsel), ABN - Menyikapi adanya dugaan armada truk penggangkut batu bara (bb) mengunakan fasilitas jalan umum mengakibatkan kerusakan jalan, hal itu di pertegas dengan surat elektronik yang dilayangkan oleh tokoh masyarakat Muara Telang ke Bupati Banyuasin. Memunculkan alasan banyak pihak menyoroti serius hal ini.

 

Berita terkait Truk Angkut Batu Bara Resahkan, Tokoh Masyarakat Layangkan Surat ke Bupati Banyuasin http://www.adaberitanet.com/index.php/home/berita/1748

Seperti halnya disampaikan Ketua Front Pembela Bangsa  (FPB) Edwar Surya, ketika dibincangi adaberitanet.com, Selasa (21/5/19) telpon via Whatsapp pribadinya yang mengaku baru selesai santap sahur. Ianya menjelakan bahwa sangat tegas dalam UU bahwa jalan umum diperuntukan untuk lalu lintas umum dan bukan untuk kepentingan badan usaha untuk kepentingan sendiri.

"Saya membaca di media online tokoh masyarakat Kecamatan Muara Telang melayangkan surat elektronik keluhan bahwa ada dugaan jalan poros kecamatan dilalui truk bermuatan batu bara (bb) yang kabarnya memakai dermaga di Desa Srinanti, Kecamatan Tanjung Lago, artinya ada dua kecamatan yakni Tanjung lago dan Muara Telang yang dilalui armada truk ini, mengakibatkan jalan rusak parah ketika hujan juga polusi ketika musim panas," paparnya.

Perlu kita ketahui penggunaan jalan umum yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten untuk kegiatan pengangkutan batu bara. Hal ini dibanyak tempat menimbulkan banyak protes dari masyarakat karena kegiatan pengangkutan bb dengan menggunakan atau melintasi jalan umum dirasakan sudah cukup menganggu aktifitas warga masyarakat sekitar jalan dan menimbulkan polusi yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan, sehingga mencermati fenomena tersebut kiranya perlu kita menelaah secara serius terutama masalah regulasi kebijakan dan penegakkan hukumnya. 

"Pengangkutan batu bara seharusnya menggunakan jalan khusus itu jelas diatur. Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pada pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa “ jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum”, dan pasal 1 angka angka 6 disebutkan “Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri”.Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 UU No. 38 Tahun 2004 sangat jelas bahwa jalan umum diperuntukan untuk lalu lintas umum dan bukan untuk kepentingan badan usaha untuk kepentingan sendiri, sehingga seharusnya pengangkutan batu bara tidak menggunakan jalan umum tapi harus menggunakan jalan khusus, karena kegiatan tersebut jelas untuk kepentingan usahannya sendiri, terlebih aktifitas pengangkutan ore nickel tersebut menggunakan armada truk yang banyak dengan aktifitas yang intens dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga akan menganggu lalu lintas umum dan dapat merusak badan jalan/ruang manfaat jalan. Perusahaan tambang sebelum melakukan kegiatan operasi produksi seharusnya sudah menyiapkanfasilitas jalan khusus untuk kegiatan pengangkutan batu bara kerena hal tersebut merupakan salah satu kesiapan teknis yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang ketika akan mengajukan izin operasi produksi dan regulasi mengenai jalan khusus sudah diatur dalam Peraturan Menteri PU nomor 11/PRT/M/2011 tentang pedoman penyelenggaraan jalan khusus," kata pria yang akrab disapa Bang Edo ini berujar.

Biar kita paham bagai mana Izin atau Dispensasi Penggunaan Jalan Umum dirinya juga menambahkan Penggunaan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan ore nikel pada dasarnya dilarang karena hal tersebut dapat menggangu dan merusak fungsi jalan. Tetapi mengingat banyaknya kegiatan yang menggunakan jalan umum selain dari peruntukannya termasuk untuk kegiatan tambang dan perkebunan maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum telahmengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/PRT/M/2011 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Permen PU nomor 20/PRT?M/2011 telah mengatur dan memberikan syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi penggunaan jalan umum untuk kegiatan diluar dari peruntukan jalan umum, dan yang berwenang untuk memberikan izin atau dispensasi penggunaan jalan umum yaitu untuk penggunaan jalan nasional harus mendapatkan izin/dispensasi dari Menteri PU yang dalam hal ini didelegasikan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan nasional VI di Palembang, Penggunaan jalan provinsi harus melalui izin/dispensasi gubernur dan penggunaaan jalan kabupaten/kota harus melalui izin/dispensasi Bupati/Walikota. Pemberian izin dan dispensasi ini diberikan setelah terpenuhinya syarat administrasi yaitu mengenai rencana pengangkutan dan perizinan usaha serta adanya jaminan pemeliharaan jalan berupa jaminan bank serta polis asuransi dan setelah dilakukan evaluasi dan penijauan lapangan oleh pemerintah dengan tetap mempertimbangkan fungsi jalan dan faktor keselamatan pengguna jalan. Pemberian izin atau dispensasi ini diberikan dengan jangka waktu dan dievalusi secara ketat pelaksanaannya. Sementara kita ketahui bersama dalam hal ini Pemprov Sumsel telah mencabut Pergub Nomor 23/2013 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara di Jalanan Umum. Terhitung sejak tanggal 8 November 2018 lalu.

Lanjut Edo lagi, kalau bicara Sanksi tentu bisa di tarik keranah Pidana, jadi Pengangkutan ore nikel yang melintasi jalan umum tanpa izin dari instansi yang berwenang senyatanya adalah suatu tindak pidana dan hal tersebut sudah tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dan Undang-UndangNomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam UU nomor 38 tahun 2004 pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan”, pasal 63 ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah)” dan Pasal 65 ayat (1) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan” serta ayat (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan”. Demikian halnya juga diatur dalam UU nomor 22 tahun 2009 pasal 28 ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan” dan 274 ayat (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Bagi perusahaan yang tetap menjalankan aktifitas pengangkutan batu bara dengan menggunakan jalan umum tanpa izin dapat dijerat dengan undang-undang nomor 38 tahun 2004 dan undang-undang nomor 22 tahun 2009. Unsur pidana yang dilakukan perusahaan menurut pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) UU no 38 tahun 2004 sudah terpenuhi yaitu setiap orang (termasuk dalam hal ini yang mewakili perusahaan) dengan sengaja (secara sadar atau dengan tanpa izin),melakukan kegiatan (pengangkutan ore nikel), yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam ruang manfaat jalan (menganggu fungsi jalan umum untuk kepentingan lalu lintas umum), Demikan pula telah terpenuhi unsur pidana yang dilakukan oleh perusahaan menurut274 ayat (1) yaitu setiap orang (termasuk dalam hal ini yang mewakili perusahaan) yang melakukan perbuatan (melakukan pengangkutan ore nikel) yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan (pengangungkuatan ore nikel menggunakan jalan umum telah mengakibat kerusakan jalan dan menggangu fungsi jalan umum).

Dalam hal ini tetap Ketegasan dari aparat pemerintah dan aparat hukum sangat diharapkan masyarakat karena kenyataan dilapangan selama ini seolah-olah terjadi pembiaran dan tidak ada langkah tegas dari pemerintah terkait penggunaan jalan umum tanpa izin. Opini masyarakat yang berkembang bahwa perusahaan tambang memiliki hak imunitas tersendiri tatkala melakukan pelanggaran hukum dan jarang tersentuh aparat hukum seakan menjadi nyata adanya. Kegiatan blokade jalan yang dilakukan masyarakat adalah cara yang tidak dibenarkan tetapi mungkin bisa kita pahami apabila melihat tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah, sehingga kadang masyarakat harus menegakkan hukum dengan caranya sendiri. dan bila hal itu dibiarkan terjadi maka akan mencedarai kewibawaan negara kita sebagai negara hukum.

Dengan adanya persoalan ini FPB dirasa perlu melakukan pengawasan dan akan menyurati pihak terkait agar melakukan langkah tegas, sekaligus bila perlu keperusaan yang menaungi pengangkutan batu bara ini. Tegas.

"Ya dalam waktu dekat kita layangkan surat kepihak terkait dan  keperusaan tersebut diatas ," Tutunya tegas.

Terpisah Kadishup Banyuasin Antony Liando bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini akan turun langsung memastikan apakah benar ada armada truk yang melintas diwilayah kerjanya mengangkut batu bara.

"Sudah di perintahkan pak bupati menindaklajuti laporan keluhan masyarakat Muara Telang yang kabarnya armada truk menimbulkan keresahaan masyarakat di dua kecamatan Tanjung Lago Dan Kecamatan Muara Telang yang jalannya menjadi rusak."

Satu atau dua ini tiga dinas akan turun Dishub, PUTR dan Pol PP sebagai polisi penegak perda, dan memang disarankan bupati bentuk tim untuk turun bersama - sama. Tegasnya.

Laporan  :   Deni

Editor.      :    Irawan

Redaksi Adaberitanet.com

 

leave a comment