Tidak Dilibatkan dalam Musyawarah Pembangunan, Warga Desa Lebung Kirim Surat Ke Bupati Banyuasin

img

Tidak Dilibatkan dalam Musyawarah Pembangunan, Warga Desa Lebung Kirim Surat Ke Bupati Banyuasin

Foto : Perwakilan Warga Lebung Indo Sapri Menyerahkan Surat Laporan ke Kantor Bupati, DPMD dan Inspektorat Banyuasin

 

BANYUASIN (Sumsel), ABN - Masyarakat Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur melayangkan surat keperintahan kabupaten Banyuasin, mempertanyakan kinerja kepala Desa yang dinilai tidak transparan dan terkesan menutup - nutupi pembangunan yang ada desa yang mengunakan Dana Desa (DD). musyawarah agar dalam rapat dapat kata mufakat tidak dijalankan. Usul saran masyarakat dalam pembagunan mana yang urgen segera didahulukan tidak dilakukan,  terkesan ditentukan kepala desa.

 

" Surat ini dilayangkan bentuk kekecewaan masyarakat dengan kepemimpinan kades Lebung tidak memusyawarahkan terlebih dahulu setiap pembangung didesa yang nampaknya seakan - akan itu sudah hak prerogatif kepala desa, serta kami menilai perencanaan pembangunan yang ada tidak sesuai realisasinya dilapangan," kata Indo Sapri kepada adaberitanet.com, Senin (10/6/19) ketika di jumpai seusai menyerahkan surat pengaduan ke ke DPMD, Inspektorat dan kantor Bupati.

Yakin dan percaya ke pemerintahan kabupaten Banyuasin terutama inspektorat akan menindak tegas jika nanti terbukti ada pelangaran dalam kebijakan yang di ambil kepala desa.

"Ya sangat yakin inspektorat ada bersama masyarakat, warga siap melakukan aksi ujuk rasa jika Inspektorat membutukan dukungan warga," tegas Indo

Sementara Inspektorat melalui Kasubag Umum Kepegawaian Mulyadi S.Sos., M.Si menangapai surat warga lebung meminta warga tetap bersabar, dalam hal ini pihaknya (Inspektorat) butuh melakukan pemeriksaan terkait pemberkasan dan pemeriksaan atas apa yang menjadi laporan warga.

"Kami meminta masyarakat bersabar ada mekanisme dan proses yang dilalui mulai pemeriksaan berkas laporan jika lengkap dan dapat diproses barulah akan dilakukan pemeriksaan kepada terlapor, yakinlah kami akan bertindak seadil - adilnya. tutupnya

 

Berikut Isi Surat Masyarakat Lebung, Ditandatangani Lebih Kurang 50 warga Desa Lebung.

Salam Moral Hukum dan Demokrasi. 

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 19) dan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PerundangUndangan serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yang disahkan Presiden Republik Indonesia dan mulai berlaku tanggal, 27 Desember 2002 dan PP No. 71 Tahun 2000 tentang Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. UU No. 28 Tahun 1999 Pasai 8 dan 9 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dari Korupsi, dalam Peraturan Mendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kolusi dan Nepot‘lsme (KKN), PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, UUD 1945 Pasat 28 F tentang setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan informasi sesuai dengan amanah konstitusi. Sebagaimana telah termaktub Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 BAB VI Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Pasal 68 : 

a. Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

b. Memperoleh peIayanan yang sama dan adil 

c. Menyampaikan aspirasi, sarang pendapat lisan ataupun tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksana pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

d. Memilih, dipilih atau ditetapkan menjadi : 1) Kepala Desa, 2) Perangkat Desa, 3) Anggota Badan Permusyawarata Desa, 4 ) Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa. e. Mendapat pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertibatan di desa. 

hal diatas diduga telah dilanggar oleh Pemerintah Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, sudah jelas bahwa telah dlatur Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang larangan Kepala Desa. a. b. Merugikan kepentingan umum Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri. anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu. Menyalahgunakan wewenari'g. tugas atau kewajiban. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme 

Apapun yang menjadi persoalan ditengah-tengah masyarakat Desa Lebung secara umum tidak pernah didapatkan informasi dalam bentuk : a. b. c. d. 

Hasil pelelangan Iebak Iebung atau PAD Desa Laporan Akhir Tahun Penggunaan Anggaran Dana Desa Masa Bhakti dan masa pencalonan BPD sampai dengan saat ini kami sebagai masyarakat Desa Lebung belum menerima atau mendapatkan informasi tersebut. 

Berkenaan dengan ini memimta kepada Camat Rantau Bayur, DPMD Kabupaten Banyuasin, Inspektorat Kabupaten Banyuasin, Bupati Banyuasin, Gubernur Sumatera Selatan, Ombudsman Sumatera Selatan, Kantor Staf Presiden, JPKP Pusat untuk menindak tegas 

Kepala Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur sesuai dengan sanksi hukum dan perundang - undangan yang berlaku. 

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai bentuk perhatian dan komitmen kami terhadap pengguna anggaran pembangunan di Kabupaten Banyuasin. Atas perhatian dan 

kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. (Tanda tangan masyarakat Desa Lebung terlampir). 


Tembusan disampaikan kepada Yth : Camat Rantau Bayur 

DPMD Kabupaten Banyuasin 

lnspektorat Banyuasin

Bupati Banyuasin

Gubernur Sumatera Selatan

Ombudsman Sumatera Selatan

Kantor Staf ke Presiden RI.


Laporan : Deni
Editor    : Irawan
Redaksi Adaberitanet.com

leave a comment