FPB dan JPKP Pinta Dishub Banyuasin Tutaskan Dugaan Pungli Parkir Dermaga Rantau Bayur

img

FPB dan JPKP Pinta Dishub Banyuasin Tutaskan Dugaan Pungli Parkir Dermaga Rantau Bayur

Foto : Dermaga Pengumbuk

BANYUASIN (Sumsel) ABN - Sempat heboh dipemberitaan adanya dugaan pungli biaya parkir di dermaga rantau bayur. Persis lokasinya di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel, hal ini menjadi sorotan dan menuai kritik dari elemen masyarakat.

 

Guna mengetahui informasi sedetil mungkin agar dapat disajikan berimbang dan mengedukasi tim adaberitanet.com mencoba melakukan penelurusan, tim medapati bahwa dermaga tersebut di lelang pihak Pemerintah Desa Tebing Abang. 

Kalau disebut pungli itu tidak benar karena dermaga tersebut kami lelang artinya di pihak ketigakan dan sudah diperdeskan, ada pertauran desa yang menaungi kebijakan desa melelang dermaga rantau bayur kata kepala Desa Tebing Abang Zainal Aripin saat dibincangi adaberitanet.com beberpa waktu lalu.

"Pungli parkir itu tidak benar, jadi dari karcis sampai berapa nominal biaya parkir semua ditentukan pihak pengelola, ya pengelola warga Rantau Bayur juga", cetusnya menegaskan.

Menangapi hal itu Kadishub Banyuasin Antoni Liando menegaskan, bahwa pungutan parkir didermaga itu menyalahi, sebab itu bangunan pemerintah daerah. 

"Ya Jelas itu menyalahi, dermaga dibangun pemerintah daerah bukan pemerintah desa, namun saya tidak bisa bercerita banyak. masih menunggu laporan KUPTD Sungai pak Mawi, jadi masih menunggu laporan detilnya seperti apa," paparnya.

Kabarnya lanjut Antoni, ada semacam MoU antara desa dengan UPTD sungai, jadi belum bisa bercerita panjang lebar.

Disinggung langkah tegas apa yang akan diambil agar tidak terkesan ada pembiaran lagi - lagi antoni belum bisa bicara banyak. " Ya nanti langkah tegas setelah ketemu pak Mawi selaku UPTD sungai, agak sore awak telpon lagi tegasnya.

Tempat terpisah ketua Front Pembela Bangsa (FPB) Edwar Surya, hal itu tidak bisa dibiarkan akan menimbulkan opini tidak baik bagi dinas perhubungan kalau sampai tidak ada tindakan tegas. 

" Persoalan ini tentu terjadi sudah cukup lama, apalagi sudah sampai ada perdesnya, kalau angkutan penyeberangan tidak masalah dilelang itu hak desa tetapi kalau parkir dermaga kami sepakat dengan pak kadishub bahwa itu menyalahi karena aset daerah bukan desa," tegas pria disapa akrab Edo ini menuturkan

Meminta tambah Edo, kadishub bertindak tegas, apalagi kepemimpinan belau baru ini momen baik melakukan perubahan mewujudkan program banyuasin bangkit adil dan sejahtera, tidak pengeculian siapa pun yang menyalahi aturan harus mendapat sanksi tegas. Tegas Edo

Bagai gayung bersambut demi membuat perubahan dan mewujukan program banyuasin bangkit, JPKP mendorong penuh dan siap berkolaborasi dengan FPB mendesak kadishub Banyuasin mengambil langkah dan tindakan tegas jangan sampai kesannyanya ada pembiaran, kata ketua JPKP Banyuasin Indo Sapri ketika dibincangi di ruang kerjanya jl. Reoseli, Kelurahan Pangkalan Balai. Selasa (11/6/19).

" Langkah FPB mendesak agar ada tindakan tegas sehingga hal ini tidak berlarut  yang akan menjadi persolan dikemudian hari, kami siap bersandingan dengan FPB mendorong penyelesaian persoalan ini sejelas jelasnya," tegas Indo

Perlu dipertgas lagi sambung Indo, kami juga mempertanyakan pengelolaan parkir yang ada di Banyuasin, sampai saat ini peraturan tentang pungutan parkir belum jelas sehingga tidak jelas apakah parkir yang selama ini ditarik masuk ke Pendapatan Asli Daerah, 

" Ya sejauh ini parkir tidak jelas siapa yang mengelola apa pihak ketiga ( PT, Koprasi dan Yayasan) yang memiliki badan hukum. Sejauh ini setahu kami dishub memanfaatkan tukang - tukang parkir yang berserakan tanpa jelas bagaimana sistem dan aturanya belum jelas. keluh Indo menutup perbincangan.


Laporan : Yansa 
Edotor   :. Irawan
Redaksi Adaberitanet
.com

leave a comment