Ketua LS3 Pertanyakan Kehadiran ASN Di Pelantikan Pengurus DPC Garda Jokowi Banyuasin

img

Ketua LS3 Pertanyakan Kehadiran ASN Di Pelantikan Pengurus DPC Garda Jokowi Banyuasin

editor1. Sumsel 

BANYUASIN, ADABERITANET.COM - Pelantikan pengurus DPC Garda Jokowi Banyuasin pada Sabtu 8 Desember 2018 di Graha Sedulang Setudung komplek perkantoran Pemkab Banyuasin beberapa waktu lalu, menjadi sorotan Ketua Lembaga Sriwijaya Sumatera Selatan (LS3) Banyuasin Umirtono SH. Pasalnya dalam acara tersebut diduga hadir Aparatur Sipil Negara (ASN) terindikasi terlibat politik praktis.

"Saya kaget sebenarnya ketika membaca di media Online  bahwa pelantikan pengurus DPC Garda Jokowi Banyuasin dilaksanakan di gedung graha Sedulang Setudung yang notaben gedung milik pemerintahan daerah, parahnya lagi saya baca hadir pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan strategis seperti tertulis ada oknum kadis inisial Us dan Sekdin Zn. Padahal jelas aturan ASN sudah sangat tegas tidak diperbolehkan terlibat politik praktis, jadi apa kapasitas mereka hadir, tanya Umir ketika menghubungi adaberitanet.com, Rabu (12/12/18).

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tahun 2019, semakin dekat. Saya mengutip pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, pada 27 Desember 2017 telah mengirimkan surat kepada para pejabat Negara (mulai menteri Kabinet Kerja sampai Gubernur, Bupati/Wali Kota) mengenai pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Jelasnya.

"Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tuturnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015, PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota.

Dalam surat Menteri (PANRB) tersebut Mengutip Undang-Undang (UU) Nomor: 10 Tahun 2016, pasangan calon dilarang melibatkan ASN anggota Polri dan anggota TNI, dan Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya.

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali kota atau Wakil Wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” bunyi surat Menteri PANRB mengutip Pasal 71 Ayat (2) UU Nomor: 10 Tahun 2016.

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali kota atau Wakil Wali kota, lanjut Menteri PANRB, dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. “Ketentuan sebagai dimaksud berlaku juga untuk Pejabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota,” Menteri PANRB dalam suratnya.

Etika dan Netralitas PNS, jelas Umir lagi kalau ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” 

Nah seperti contoh larangan yang dimaksud: PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;

PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;

PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;

PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Jelas​​Jelas disini kita mempertanyakan kapasitas kedua pejabat tesebut hadir dalam kegiatan tesebut

Menangapi hal tersebut Kadisdik Banyuasin M. Yusuf membenarkan hadir pada acara pelantikan DPC Garda Jokowi Banyuasin karen diundang panitia dan diajak bupati tuk mendampingi pengukuhan garda Jokowi.

"Saya diundang panitia dan diajak bupati, sdh pengukuhan garda saya keluar acara, Karena ada yel yel partai," jelasny

Kapasitas saya hanya mendampingi bupati tuk menghadiri acara tingkat kabupaten dan acara tersebut teragendakan dlm jadwal acara harian pak bupati. Jelasnya singkat melalui pesan Whatsapp.

(Red)

leave a comment